FITRA: Biaya Perjalanan Dinas PNS Rp 21 Triliun Terlalu Serakah!

Jakarta - Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai biaya perjalanan dinas untuk tahun 2013 mendatang sebesar Rp 21 triliun terlalu mewah. Pemerintah harus mampu menekan anggaran tersebut hingga Rp 10 triliun.

Demikian disampaikan Koordinator Advokasi Uchok Sky Khadafi dalam bincang dengan wartawan di Cikini, Jakarta, Minggu (16/9/2012).

"Ini perjalanan dinasnya, jadi Rp 21 triliun, itu terlalu mewah dan serakah buat PNS itu. Sebetulnya Rp 21 triliun itu bisa dihemat, kita bisa hitung-hitung itu bisa Rp 10 triliun," ungkapnya.

Menurut Uchok, biaya Rp 21 triliun terlalu besar karena banyaknya acara seminar dan workshop yang sebetulnya tidak membutuhkan jumlah rombongan yang terlalu banyak. Pasalnya, di era digital ini, segala sesuatunya bisa dijelaskan melalui fasilitas internet.

"Terlalu banyak rombongan dinas, terlalu banyak seminar, workshop yang kadang-kadang tidak penting, hanya sosialisasi UU, pakai dikumpulin se-Indonesia, padahal kita bisa pakai surat keterangan, teleconference, internet, tidak usah pakai kumpul-kumpul lah malah tidak efektif," tegasnya.

Uchok menambahkan anggaran yang dapat dihemat dari biaya perjalanan dinas ini, yaitu sekitar Rp 11 triliun, bisa dialihkan untuk membiayai biaya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun depan sebesar 15 persen yang dibebankan kepada rakyat.

"Itu bisa dialihkan ke kenaikan TDL, kenaikan TDL itu kan 15 persen, kalau 15 persen itu kira Rp 15-16 triliun, kalau dialihkan ke sana lebih baik karena kalau Rp 21 triliun itu untuk perjalanan dinas itu hanya PNS yang menikmati, kalau Rp 15-16 triliun itu semua rakyat yang menikmati, itu keadilan dan distribusi yang baik," tandasnya.

(nia/dru)

10:00 AM | 0 komentar | Read More

Cak Imin Janji Tertibkan Daerah-daerah Pengirim TKI Ilegal

Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar berjanji akan menertibkan daerah-daerah yang banyak mengirimkan TKI ilegal ke luar negeri. Ia menegaskan tetap menindak tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang merugaikan dan membahayakan TKI.

Muhaimin mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan upaya pelatihan-pelatihan kerja agar dapat menciptakan tenaga kerja yang layak untuk dikirim sebagai tenaga kerja formal untuk bekerja di dalam maupun luar negeri.

"Kita menutup mata dengan masih banyaknya daerah-daerah yang menjadi lokasi pengiriman TKI ilegal. Kita akan tertibkan semuanya," kata Muhaimin dalam keterangan persnya, Minggu (16/9/2012).

Muhaimin mengatakan pihak Kemnakertrans terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama mencegah penempatan TKI ilegal ke luar negeri. Termasuk ada beberapa kantong-kantong NU yang masih mengirimkan TKI ilegal dengan berangkat melalui tiket umroh.

"Sebelum berangkat, para TKI itu harus dicek dulu kelengkapan identitas diri dan administrasi di tingkat daerah. Setelah itu baru disiapkan kompetensi keterampilan kerja dan bahasa dengan pelatihan kerja," kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah memang berupaya untuk memperbanyak penempatan TKI formal ke berbagai negara penempatan.

"Setiap tahun kita terus berusaha meningkatkan kualitas tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Orientasi kerja para TKI telah digeser sehingga penempatan TKI fomal terus meningkat jumlahnya dibandingkan tki informal yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT)," papat Muhaimin.

Selama ini jenis lowongan dan peluang kerja bagi TKI formal yang tersedia di berbagai negara penempatan antara lain konstruksi, perminyakan, pertambangan, transportasi, jasa (services), perhotelan dan turisme, perawat, pelayan supermarket, pekerja perkebunan, pertanian serta perikanan.

Penempatan TKI ke berbagai negara pada tahun 2011 mengalami kecenderungan pergeseran ke arah penempatan TKI formal. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jumlah TKI formal telah mencapai angka 45,56 % dari jumlah keseluruhan penempatan TKI pada tahun 2011

pada tahun 2011 lalu, jumlah penempatan tki formal meningkat menjadi 264.756 orang (45,56%) sedangkan jumlah TKI informal berjumlah 316.325 orang (54,44%).

Sementara itu, pada tahun 2010, jumlah penempatan TKI formal mencapai 259. 229 orang (30,14%), sedangkan jumlah penempatan TKIinformal berjumlah 600.857 orang (69,86%).

Ia berjanji terus mengawasi secara ketat pengiriman TKI guna mencegah kasus TKI ilegal. Masih adanya kasus WNI/TKI yang bermasalah di luar negeri, khususnya Malaysia, akibat banyaknya TKI yang bekerja secara ilegal. "Akibatnya, menyulitkan upaya penanganan pemerintah ketika TKI dibelit masalah di luar negeri," ujar Muhaimin.

(dru/nia)

10:00 AM | 0 komentar | Read More

Meski Kuota Menipis, Pertamina Tetap Salurkan Premium di DKI Jakarta

Jakarta - PT Pertamina (Persero) tetap menyalurkan Premium untuk wilayah DKI Jakarta sambil menunggu keputusan penambahan kuota secara nasional yang akan dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Hingga 15 September 2012, kuota BBM subsidi jenis premium untuk DKI Jakarta telah terserap sebesar 97,5%. Dengan permintaan rata-rata sekitar 6.000 KL per hari, kuota BBM yang tersedia masih cukup untuk sekitar 7 hari ke depan.

Selanjutnya, Berdasarkan hasil koordinasi antara Pertamina bersama Ditjen Migas dan BPH Migas telah diputuskan bahwa jika kuota Premium subsidi telah habis, Pertamina tetap diamanatkan untuk tetap menyalurkan Premium secara normal dengan cara pengalihan sebagian sisa kuota Kerosene sambil menunggu keputusan tambahan kuota yang akan segera dibahas oleh Pemerintah bersama DPR.

VP Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir menegaskan bahwa kendati kuota BBM PSO semakin menipis, stok BBM secara nasional masih dipertahankan di level aman, yaitu sekitar 17 hari untuk Premium dan 21 hari untuk Solar.

"Ketahanan stok tersebut merupakan kontribusi Pertamina sebagai perusahaan negara dalam mengamankan ketahanan energi nasional," kata Ali di Jakarta, Minggu (16/9/2012).

Pertamina, tuturnya, berpedoman pada Perpres No.15/2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dalam pendistribusian BBM PSO.

Mengacu pada peraturan tersebut, Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan BBM PSO terdistribusi dengan tepat, seperti penerapan point of sales di Kalimantan, penggunaan GPS Tracking System pada mobil tangki BBM, serta penerapan automation system pada Terminal BBM Pertamina.

(rrd/dru)

10:00 AM | 0 komentar | Read More

Ini Dia Strategi Agar RI Bisa Terbebas dari Jeratan Utang

Jakarta - Koalisi Anti Utang (KAU) menilai pemerintah Indonesia bisa saja mengurangi utang jika ada niat yang sungguh-sungguh. Dalam 5 tahun, besaran utang dapat terlihat signifikan berkurang dengan beberapa kebijakan terkait pemangkasan utang ini.

"Bebas dari utang as soon as possible, bisa cepat, bisa lambat. Itu bisa cepat, diperkirakan dalam 5 tahu ke depan kita bisa mendapatkan hasil yang signifikan," ujar Ketua KAU Dani Setiawan saat bincang-bincang dengan wartawan di Cikini, Jakarta, Minggu, (16/9/2012).

Dani menyebutkan terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah dan DPR RI dalam menekan pertumbuhan utang negara baik dalam maupun luar negeri. Pertama, DPR RI harus mencegah kebijakan defisit dalam APBN yang dirancang pemerintah.

"Pertama, kita mencegah APBN kita dibuat defisit dengan pembiayaan utang, caranya dengan meningkatkan pendapatan negara," ujarnya.

Kemudian, lanjut Dani, harus ada keinginan politik dengan konsep dan strategi yang jelas guna mengurangi utang tersebut. Bahkan, dia menambahkan
ketergantungan suatu negara terhadap utang akan mempengaruhi kedaulatan negara itu.

"Utang memiliki dampak politik yang kuat, tidak ada negara yang berdaulat secara penuh kalau dia tergantung ekonominya terhadap utang LN, upaya menegakkan kedaulatan itu kalau Indonesia sudah sedikit memiliki utang-utang baru baik utang LN maupun dalam negeri," ujarnya.

Selain itu, Dani menambahkan DPR RI harus membentuk sebuah tim negosiasi penghapusan pengurangan utang sebagai bentuk tekanan politik agar pemerintah dipaksa mengurangi utang dalam APBN setiap tahunnya.

"Itu bisa menjadi political force bagi pemerintah karena pemerintah tidak siap dengan konsep semacam itu karena kita sudah berkali-kali mengatakan dan tidak mau. Jadi butuh tekanan politik, jadi harus dibuat tim itu yang melibatkan pihak luas, sehingga bisa memaksa pemerintah dalam melakukan suatu agenda diplomasi dan kajian lebih dalam untuk mengurangi pembayaran bunga obligasi," tandasnya.

(nia/dru)

10:00 AM | 0 komentar | Read More

Gaji PNS Naik Tapi Pelayanan Birokrasi Masih 'Payah'

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan pertumbuhan belanja negara lebih banyak dinikmati pegawai. Dalam RAPBN 2013, pertumbuhan belanja pusat 2013 hanya 6%, tetapi belanja pegawai tumbuh dua kali lipat atau 14% atau mencapai Rp 28 triliun dan jumlah ini tidak diiringi dengan perbaikan pelayanan birokrasi.

"Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai Rp 23 triliun, dari tahun 2007, belanja pegawai meningkat hingga Rp 150,6 triliun, tidak ada dampak perubahan layanan birokrasi," ungkap Sekjen FITRA Yuna Farhan ketika bincang dengan wartawan di Cikini, Jakarta, Minggu (16/9/2012).

Menurut Yuna, terdapat beberapa hal yang menyebabkan borosnya belanja pegawai. Salah satunya jumlah Lembaga Non Struktural (LNS) yang terus menjamur. Dalam catatan FITRA, pada tahun 2007 terdapat sebanyak 76 LNS. Kemudian pada tahun 2011 terdapat 11 LNS baru yang membutuhkan anggaran Rp 8,3 triliun dengan belanja pegawai hingga Rp 100 miliar.

"Kemudian masalah didesentralisasi yang menyebabkan belanja pegawai masih tinggi, serta besarnya anggaran untuk pemberian remunerasi di semua KL, dan membayar pensiun pegawai," ungkapnya.

Koordinator Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, menambahkan peningkatan anggaran ini tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan ini tidak berbanding lurus dengan kinerja penyerapan anggaran belanja negara.

"Peningkatan anggaran hanya birokrat yang merasakan dan menyingkirkan kebutuhan masyarakat," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Uchok melanjutkan kenaikan terbesar terjadi pada Kementerian Pertahanan yang belanja pegawainya meningkat sekitar Rp 10 triliun yakni Rp 27 triliun pada 2012 menjadi Rp 37 triliun pada 2013. Di tempat kedua ialah Kepolisian Republik Indonesia dimana belanja pegawai mencapai Rp 43 triliun 2013 dari rp 34 triliun 2012.

"Dampaknya pembangunan gedung atau renovasi gedung banyak yang terhambat," jelasnya.

Bahkan, lanjut Uchok, terjadi pembengkakan dari belanja pegawai karena meningkatnya beban pembayaran pensiun karena adanya kebijakan kenaikan gaji yang diikuti juga dengan kenaikan tunjangan pensiun. Akibatnya, utang pemerintah pun tidak terbendung terhadap PT Taspen sebesar Rp 11,8 triliun untuk periode 2007-2011.

"Akibat kenaikan gaji pegawai pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011, Pemerintah Pusat Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) PT. Taspen sebesar Rp.11.8 Triliun. Utang Pemerintah Kepada PT. Taspen untuk menaikan gaji pegawai, nanti Rakyat juga yang membayarkan dari pajak mereka. Jadi, kebijakan kenaikan gaji ini hanya kebijakan akal-akalan Pemerintah menjinakan para birokrat korup," tandasnya.

(nia/dru)

10:00 AM | 0 komentar | Read More

Buku Kenangan Widjajono Terbit, Jero Wacik Teteskan Air Mata

Jakarta - Bertepatan dengan hari kelahiran 61 tahun Mantan Wakil Menteri ESDM Alm Widjajono Partowidagdo, para sahabat Alumni ITB Tahun 70 meluncurkan buku berjudul 'Widja Dalam Kenangan Sahabat'.

Dalam sambutannya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan kekaguman dan kenangan bersama Alm Widjajono yang tidak kenal pamrih.

"Pagi tadi saya baca buku ini, kembali saya menangis, banyak kenangan dan kebersamaan kami baik dulu saat kuliah hingga menjadi wakil saya di Kementerian ESDM," kata Jero di acara peluncuran buku "Widja dalam kenangan sahabat", di Energy Building, SCBD, Jakarta, Minggu (16/9/2012).

Kenangan terakhir, ungkap Jero yakni sebelum wafat di puncak gunung Tambora. Jero mengatakan dirinya sempat memperingatkan agar Widjajono untuk tidak naik gunung.

"Sebelum dia izin naik gunung, saya meminta agar Wid mewakili saya untuk Rapat Kabinet di Istana, karena saya mau ke luar kota," ujar Jero.

Jero melanjutkan, saat itu Widjajono menyanggupi dan beliau juga meminta izin untuk naik gunung. Tapi sambil bercanda dirinya berujar agar Widjajono tidak naik gunung karena sudah berumur 60 tahun.

"Sambil bercanda saya bilang, umur sudah tua, sudah 60 tahun ya kalau mau naik gunung jangan yang tinggi-tinggi, naik gunung yang pendek-pendek saja lah," kata Jero.

Hari kamis, kata Jero, Widjajono mengikuti Rapat Sidang Kabinet untuk pertama kali mewakili dirinya.

"Bahkan Presiden pun saat itu heran kenapa Widjajono hadir di Sidang Kabinet. Esok hari Widjajono berangkat ke Dopu, Sabtunya beliau meninggalkan kita semua dipelukan Gunung yang dicintainya yang menjadi hobinya selama ini," ungkap Jero lagi.

Dalam peluncuran buku tersebut yang dibuat selama 4 bulan dan bertepatan pada hari kelahirannya juga dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusdiantoro yang juga sahabat dekatnya saat kuliah di ITB dan Amerika serta sahabat-sahabatnya baik di ITB maupun direkan kerjanya.

(rrd/dru)

10:00 AM | 0 komentar | Read More

Menhan: Widjajono Pernah Keluhkan Susahnya Jadi Birokrat

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang merupakan salah satu sahabat Alm Widjajono Partowidagdo kembali mengenang mantan Wakil Menteri ESDM tersebut. Purnomo menyampaikan ketika menjabat sebagai Wakil Menteri ESDM, Widjajono pernah mengeluhkan susahnya menjadi seorang birokrat.

"Saat itu kita akan rapat di ITB, saat break, Widjajono menarik saya dan mengeluhkan susahnya jadi seorang birokrat. Pur, gila ya, susah bener ya jadi Birokrat itu," kata Purnomo sambil menirukan gaya Widjajono di acara pelunduran buku 'Widja Dalam Kenangan Sahabat', di Energy Building, Minggu (16/9/2012).

Saat itu, sambung Purnomo, dirinya hanya berpesan kepada Widjajono setiap sarapan pagi tidak lupa meminum pil 'Sabar'.

"Kamu (Widjajono) tiap pagi minta disiapkan sama Nina (Istri Widjajono) selesai sarapan, minum 3 butir pil sabar," ucap Purnomo.

Pasalnya, dirinya pun sampai hari ini, selama 20 tahun menjadi seorang birokrat tidak pernah lupa minum 3 butir pil sabar setiap harinya.

"Saya saja 20 tahun menjadi birokrat, tiap pagi selalu minum 3 butir pil sabar," katanya.

Makanya lanjut Purnomo, seorang profesor jika menjadi seorang birokrat bisa menjadi dua, benar-benar sebagai profesor atau menjadi seorang profokator.

"Jadi seorang profesor, itu setelah di birokrat bisa menjadi profesor benar atau bisa menjadi seorang profokator. Itu saja bedanya," tandasnya.

(rrd/dru)

10:00 AM | 0 komentar | Read More

Jero wacik: Anak Widjajono Bakal dapat Beasiswa Hingga Phd

Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan seorang dermawan yang juga sahabat alm Widjajono Partowidagdo telah menjamin pendidikan sang anak. Kristal, nama anak Widjajono ini akan menjamin pendidikannya berapapun biayanya hingga Phd (doktor/starta 3).

"Waktu lihat Kristal, ini anak baru kelas 3 SMP, bapaknya profesor, ibunya doktor, secara hitungan genetika pasti pinter, jadi sayang kalau pendidikannya tidak dilanjutkan setinggi-tingginya," kata Jero dalam sambutannya di peluncuran buku 'Widja Dalam Kenangan Sahabat', di Energy Building, Minggu (16/9/2012).

Karena telah ditinggalkan Ayahnya, Jero berinisiatif mengajak seorang sahabatnya Alm Widjajono untuk membicarakan masa depan Kristal.

"Ternyata si-sahabat tersebut yang tidak perlu saya sebutkan namanya, mau dan menyanggupi seluruh biaya pendidikan Kristal dia jamin hingga Phd, dimana pun berapapun asal jangan di bulan saja," tegas Jero.

Tidak hanya anak Widjajono, negara juga telah menghargai jasa beliau dengan memberi gelar Maha Putera Utama.

"17 Agustus lalu Presiden telah memberi penghargaan kepada Widjajono dengan gelas Maha Putera Utama atas semua jasanya kepada negara ini," tandas Jero.

(rrd/dru)

10:00 AM | 0 komentar | Read More

Jero wacik: Anak Widjajono Bakal dapat Beasiswa Hingga Phd

Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan seorang dermawan yang juga sahabat alm Widjajono Partowidagdo telah menjamin pendidikan sang anak. Kristal, nama anak Widjajono ini akan menjamin pendidikannya berapapun biayanya hingga Phd (doktor/starta 3).

"Waktu lihat Kristal, ini anak baru kelas 3 SMP, bapaknya profesor, ibunya doktor, secara hitungan genetika pasti pinter, jadi sayang kalau pendidikannya tidak dilanjutkan setinggi-tingginya," kata Jero dalam sambutannya di peluncuran buku 'Widja Dalam Kenangan Sahabat', di Energy Building, Minggu (16/9/2012).

Karena telah ditinggalkan Ayahnya, Jero berinisiatif mengajak seorang sahabatnya Alm Widjajono untuk membicarakan masa depan Kristal.

"Ternyata si-sahabat tersebut yang tidak perlu saya sebutkan namanya, mau dan menyanggupi seluruh biaya pendidikan Kristal dia jamin hingga Phd, dimana pun berapapun asal jangan di bulan saja," tegas Jero.

Tidak hanya anak Widjajono, negara juga telah menghargai jasa beliau dengan memberi gelar Maha Putera Utama.

"17 Agustus lalu Presiden telah memberi penghargaan kepada Widjajono dengan gelas Maha Putera Utama atas semua jasanya kepada negara ini," tandas Jero.

(rrd/dru)

10:00 AM | 0 komentar | Read More

BBM Subsidi Diselundupkan, Hatta : Siapapun Oknumnya Tindak Tegas

Kediri - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) melaporkan sejumlah penyelundupan BBM subsidi, mulai dari truk BBM yang tak sampai SPBU hingga yang melibatkan oknum aparat. Ini semua harus ditindak tegas.

Demikian disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa di sela kunjungan ke pabrik rokok milik Gudang Garam di Kediri, Jawa Timur, Sabtu (15/9/2012).

"Itu (penyelundupan BBM) jangan diomongin, tetapi ditindak. Begitu ada laporkan tindak," tegas Hatta.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebelumnya menyatakan soal dugaan penyelundupan BBM subsidi sebanyak 1.700 kiloliter (KL) atau kira-kira setara 170 truk tangki BBM di Kalimantan Selatan yang tidak sampai ke SPBU.

Bahkan ada juga BBM subsidi khususnya solar yang diselundupkan ke industri dan Pertambangan dan dibekingi oknum Jenderal TNI bintang 1 dan 3 Kolonel. Menurut Hatta masalah ini harus ditangani secara serius. Karena berarti BBM subsidi banyak yang tidak tepat ke sasaran yaitu golongan tidak mampu.

"Percuma nanti jika kuota (BBM subsidi) ditambah, kalau banyak penyelundupan. Siapapun yang terlibat tindak tegas," tuturnya.

Hatta mengimbau BPH Migas untuk terus melakukan pengawasan terkait penyelundupan BBM bersubsidi. Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penyelundupan BBM yang marak.

"Umumnya terjadi penyelundupan di daerah daerah yang banyak tambang-tambang, kapal-kapal, dan sebagainya. BPH migas sudah tahu hal itu," tegasnya.

Saat ini kuota BBM subsidi makin menipis karena konsumsinya yang melonjak. Tapi ternyata tercium juga tindak penyelundupan BBM subsidi yang digunakan oleh industri.

Di Jakarta, jatah BBM subsidi jenis premium sudah habis hari ini, namun pemerintah memakai jatah minyak tanah untuk dikonversi ke premium. Pemerintah juga tengah meminta persetujuan DPR untuk menambah kuota BBM subsidi 4 juta kiloliter (KL) dari kuota tahun ini 40 juta KL. Namun ternyata banyak BBM subsidi yang disalahgunakan dan diselewengkan.

(wij/dnl)

10:00 AM | 0 komentar | Read More